PALEMBANG, Updaterakyat 13 OKTOBER 2026 — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palembang mengecam dugaan tindakan kekerasan terhadap massa aksi di Polda Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2026. GMKI Cabang Palembang menilai dugaan insiden tersebut sebagai persoalan serius yang harus diusut secara transparan, objektif, dan menyeluruh.
Dugaan kekerasan terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasi di muka umum tidak boleh dipandang sebelah mata. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, dan hak tersebut wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, termasuk aparat penegak hukum.
GMKI Cabang Palembang menegaskan bahwa setiap peserta aksi berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi. Tidak boleh ada tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Aparat kepolisian seharusnya menjamin keamanan dan ketertiban serta mengedepankan pendekatan yang profesional dan proporsional dalam mengawal jalannya aksi.
Dugaan insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai jaminan keselamatan peserta aksi serta tanggung jawab aparat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan yang objektif dan terbuka untuk mengungkap fakta, memastikan pertanggungjawaban, serta mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Atas kejadian tersebut, GMKI Cabang Palembang mendesak Kapolri untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi jajaran Polda Sumatera Selatan dan menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Selatan serta Direktur Intelkam Polda Sumsel sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional atas dugaan insiden tersebut.
Bagi GMKI Cabang Palembang, persoalan ini bukan sekadar tentang peristiwa yang terjadi di lapangan, melainkan menyangkut perlindungan hak warga negara, penghormatan terhadap martabat manusia, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil. Dugaan kekerasan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang profesional dan transparan, bukan dibiarkan tanpa kejelasan.
TUNTUTAN GMKI CABANG PALEMBANG
Mendesak Kapolri mencopot Kapolda Sumatera Selatan.
Mendesak Kapolri mencopot Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan.
Mendesak pengusutan tuntas atas dugaan kekerasan terhadap massa aksi di Polda Sumatera Selatan.
Meminta agar setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menuntut perlindungan terhadap korban dan saksi serta jaminan tidak adanya intimidasi terhadap pihak-pihak yang memberikan keterangan.
Mendesak transparansi hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban institusional atas peristiwa tersebut.
Christie selaku Ketua GMKI Cabang Palembang menegaskan bahwa sikap ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
“Institusi kepolisian harus menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi masyarakat serta memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara terbuka, objektif, dan profesional. Kami mendesak agar persoalan ini tidak diabaikan dan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan demi tegaknya keadilan dan kepercayaan publik,” tegas Christie.
GMKI Cabang Palembang menegaskan bahwa dugaan kekerasan terhadap massa aksi tidak boleh berlalu tanpa kejelasan. Keadilan harus ditegakkan, korban harus dilindungi, dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
Aspirasi rakyat bukan ancaman bagi demokrasi. Dugaan kekerasan terhadap massa aksi harus diusut tuntas dan dipertanggungjawabkan!
COPOT KAPOLDA SUMSEL!
COPOT DIRINTELKAM POLDA SUMSEL!
USUT TUNTAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP MASSA AKSI!
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI) CABANG PALEMBANG. (Rill/tim)
