UpdateRakyat, Palembang – Gerakan Rakyat Muda Menggugat Sumsel (GERAMM) kembali bersuara lantang, menuntut transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan. Mereka menilai BUMD yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi justru belum memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat.
Ketua GERAMM, Ridwan, menyoroti efektivitas serta tata kelola BUMD, khususnya terkait kinerja keuangan dan manfaat yang diberikan kepada daerah. Menurutnya, dana yang diinvestasikan dalam BUMD harus jelas pertanggungjawabannya.
“BUMD seharusnya menjadi aset yang menguntungkan daerah, bukan justru membebani anggaran. Kami menuntut kejelasan pengelolaan dana dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan daerah ini,” tegas Ridwan, Rabu (19/03/2025).
GERAMM pun mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya:
✅ Transparansi Keuangan – Laporan keuangan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik agar masyarakat mengetahui bagaimana dana daerah dikelola.
✅ Evaluasi Kinerja – Perusahaan yang terus merugi harus dievaluasi, termasuk mencari solusi agar dapat memberikan dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
✅ Audit Independen – Audit yang transparan dan akuntabel diperlukan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan BUMD.
Ridwan menegaskan bahwa tanpa langkah konkret, BUMD berisiko semakin jauh dari tujuan pembentukannya. Jika ditemukan ketidakefisienan, ia menyarankan perombakan manajemen sebagai langkah penyelamatan.
“Kami mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk mengambil tindakan nyata agar BUMD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak BUMD terkait belum memberikan tanggapan resmi atas desakan GERAMM. (*Red)
