PALEMBANG, Updaterakyat.com – Upaya menyelesaikan persoalan hubungan kerja melalui komunikasi dan dialog menjadi salah satu pilihan yang dikedepankan Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Furqon Palembang. Pihak yayasan menyatakan tetap membuka ruang pertemuan dengan mantan pimpinan lembaga tersebut guna mencari jalan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak.
Sikap tersebut disampaikan menyusul gugatan mantan Ketua Yayasan dan Kepala Operasional yang mempersoalkan pemenuhan hak-hak kepegawaian setelah pemberhentian dari jabatan sebelumnya.
Ketua Yayasan SIT Al Furqon Palembang, drg. Ishlah Amanda, mengatakan pihaknya menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun tuntutan melalui mekanisme yang berlaku.
Menurut dia, setiap persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja perlu disikapi secara terbuka dan profesional. Karena itu, yayasan berharap persoalan yang berkembang dapat dibicarakan secara baik dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum serta menghormati semua pihak.
“Kami meyakini bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja harus diselesaikan melalui mekanisme yang patut, terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ishlah menegaskan, penjelasan yang disampaikan yayasan bukan untuk membangun polemik ataupun menyerang pihak tertentu. Klarifikasi tersebut bertujuan memberikan informasi yang berimbang sekaligus menjaga kehormatan seluruh pihak yang terlibat.
Sementara itu, Kepala Operasional SIT Al Furqon, Zakiudin, S.Pd.I., Gr., menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian mantan Ketua Yayasan dan Kepala Operasional diambil berdasarkan hasil evaluasi serta sejumlah pertimbangan internal lembaga.
Menurut dia, evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kepatuhan terhadap ketentuan lembaga, serta tata kelola organisasi. Selain itu, terdapat persoalan hukum personal yang sedang dihadapi pihak bersangkutan dan turut menjadi salah satu pertimbangan yayasan dalam mengambil keputusan.
Zakiudin mengatakan, keputusan tersebut juga menjadi bagian dari proses regenerasi organisasi untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan lembaga.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemberhentian dari jabatan struktural tidak serta-merta mengakhiri status kepegawaian yang bersangkutan.
Selama kurang lebih dua tahun menjabat sebagai Ketua Yayasan dan Kepala Operasional, yang bersangkutan tetap berstatus sebagai pegawai SIT Al Furqon. Oleh karena itu, persoalan mengenai hak-hak kepegawaian tetap menjadi perhatian yayasan.
Hak Kepegawaian Tetap Diperhitungkan
Terkait tuntutan pemenuhan hak setelah pemberhentian, Zakiudin memastikan pihak yayasan tidak memiliki niat untuk menghindari kewajiban ataupun mengabaikan hak yang secara hukum menjadi milik mantan pimpinan tersebut.
Ia menjelaskan, setiap komponen hak dan kewajiban perlu diperiksa secara objektif dengan mempertimbangkan masa kerja, status hubungan kerja, dasar pemberhentian, perjanjian kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, proses penyelesaian harus didasarkan pada perhitungan yang tepat dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Yayasan berharap pembahasan mengenai hal tersebut dapat dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Ruang Pertemuan Tetap Terbuka
Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, Zakiudin mengungkapkan bahwa yayasan telah beberapa kali berupaya membuka komunikasi dengan mengundang mantan pimpinan tersebut untuk menghadiri pertemuan resmi di lingkungan SIT Al Furqon.
Pertemuan itu dimaksudkan sebagai forum klarifikasi sekaligus pembahasan berbagai persoalan, termasuk perhitungan dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak.
Namun, hingga saat ini pertemuan tersebut belum terlaksana karena undangan resmi yang disampaikan yayasan belum dipenuhi oleh pihak bersangkutan.
Zakiudin menyebutkan, terdapat perbedaan keinginan mengenai lokasi pertemuan. Pihak mantan pimpinan disebut menghendaki komunikasi dilakukan di luar lingkungan lembaga, sedangkan yayasan berharap pembahasan dapat berlangsung melalui mekanisme resmi organisasi.
“Jika yang bersangkutan ingin menyelesaikan persoalan ini, silakan hadir ke Al Furqon untuk memenuhi undangan resmi lembaga,” katanya.
Yayasan berharap kesempatan untuk bertemu dan berdialog dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal menemukan titik temu. Menurut Zakiudin, komunikasi secara langsung penting agar masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan dan memahami persoalan secara lebih menyeluruh.
Hormati Mekanisme Hukum
Meski mengedepankan dialog, SIT Al Furqon tetap berkomitmen menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pihak yayasan menegaskan bahwa setiap klaim maupun tuntutan harus didasarkan pada fakta, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku. Yayasan juga menyatakan tidak ingin membangun opini tandingan ataupun memperpanjang polemik di ruang publik.
Di sisi lain, SIT Al Furqon memastikan persoalan internal tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan pendidikan dan kepentingan peserta didik. Perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan serta keberlangsungan organisasi tetap menjadi perhatian utama.
Sebagai lembaga pendidikan, SIT Al Furqon berharap persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik, dengan tetap mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak. (BroAdi)
