Updaterakyat, Kabupaten Bekasi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.
Acara ini berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kedungwaringin, pada Senin (24/02/2025) siang dan dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi jurnalis, akademisi, partai politik, serta Bawaslu Kabupaten Bekasi.
Turut hadir dalam diskusi ini sejumlah organisasi pers, seperti PWI Bekasi Raya, IWO Indonesia, MOI Kabupaten Bekasi, SMSI Kabupaten Bekasi, IJTI Kabupaten Bekasi, Pokja Wartawan Polres Metro Bekasi, Pokja Wartawan DPRD Kabupaten Bekasi, JURPALA Indonesia, Ikatan Jurnalis Olahraga (IJO) Kabupaten Bekasi, DPC AWIBB Bekasi, Paguyuban Wartawan Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit, serta Media Centre Kabupaten Bekasi.
Dilansir dari Radarcenter, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, menegaskan bahwa penyusunan laporan evaluasi pemilu menjadi bagian penting dalam administrasi demokrasi yang baik. Ia menjelaskan bahwa laporan ini akan mencatat berbagai aspek pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk penggunaan anggaran dan tingkat partisipasi pemilih.
“Ini semua akan menjadi bagian dari sejarah demokrasi di Kabupaten Bekasi serta menjadi bahan evaluasi untuk pemilu dan pilkada mendatang, termasuk dalam hal kenyamanan dan keamanan penyelenggaraan,” ujar Ali Ridho.
Dalam diskusi tersebut, Adi Susila, mantan Ketua KPU Kabupaten Bekasi tahun 2004, menyoroti permasalahan klasik terkait data pemilih.
Menurutnya, KPU seharusnya tidak bertanggung jawab dalam pemutakhiran data pemilih, melainkan hanya sebagai pengguna data yang telah dikumpulkan oleh lembaga lain yang lebih berkompeten.
“Masalah data pemilih selalu terjadi di setiap daerah, termasuk Kabupaten Bekasi. Seharusnya ada lembaga yang khusus menangani ini, sehingga KPU hanya berperan sebagai user. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja KPU,” ungkap Adi Susila
Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas metode kampanye. Menurutnya, kampanye dialogis lebih efisien dibandingkan model kampanye terbuka.
“Kampanye yang bersifat dialogis lebih mengena dan mampu meningkatkan pemahaman pemilih dibandingkan kampanye terbuka yang sering kali hanya menjadi ajang mobilisasi massa,” ujarnya, seperti dikutip dari RadarCenter.
Diskusi ini turut dihadiri oleh akademisi Dila Novita, perwakilan partai politik, serta Bawaslu Kabupaten Bekasi.
Acara ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki sistem pemilu di masa mendatang agar lebih transparan dan efektif. (Red/UR)
