UpdateRakyat, Jakarta – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Tuntutan Rakyat (GTR) menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian Keuangan RI pada Rabu, 19 Februari 2025.
Aksi ini menyoroti dugaan ketidakberesan dalam Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
GTR menilai sistem yang menelan anggaran Rp1,2 triliun tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Menurut Renaldi Davinci, koordinator aksi GTR, sistem ini gagal mencapai tujuan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan.
“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin sistem semahal ini justru mengalami kegagalan total. Ada indikasi penyimpangan sejak tahap pengadaan hingga implementasi,” ujar Renaldi.
Dampak dari kegagalan CTAS sangat serius, dengan penurunan drastis penerimaan pajak.
Data menunjukkan bahwa pada Januari 2025, penerimaan pajak seharusnya mencapai Rp172 triliun, tetapi hanya terealisasi Rp50 triliun akibat error sistem yang masih berlanjut hingga hari ini.
GTR menduga bahwa kegagalan sistem ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi berpotensi sebagai skandal korupsi atau bahkan sabotase keuangan negara.
Renaldi menyoroti bahwa sistem lama DJP telah dimatikan, sementara sistem baru justru tidak berfungsi.
Sebagai bentuk protes simbolis, GTR menyerahkan boneka babi kepada perwakilan Humas Kemenkeu, Pak Nano, sebagai sindiran atas dugaan adanya praktik kotor dalam proyek CTAS ini.
Tuntutan GTR:
1. Mendesak Presiden melalui Menteri Keuangan untuk segera melakukan audit prosedur dan audit digital forensik guna mengungkap kegagalan CTAS.
2. Mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran Rp1,2 triliun yang berpotensi merugikan negara.
3. Memeriksa indikasi markup dalam proyek CTAS.
4. Menindak tegas oknum mafia pajak yang terlibat dalam permainan kotor ini.
5. Meminta pencopotan Dirjen Pajak saat ini atas dugaan keterlibatan dalam pengadaan sistem yang bermasalah.
Aksi ini menegaskan bahwa publik tidak tinggal diam atas kebijakan yang merugikan negara dan mendesak pemerintah untuk bertindak cepat mengatasi persoalan ini.
(*Red/UR)
