Updaterakyat, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto pada Jumat (1/8/2025).
Keputusan ini mengakhiri masa tahanan keduanya, sekaligus menjadi sinyal kuat upaya rekonsiliasi politik nasional.
Abolisi merupakan hak prerogatif kepala negara untuk menghentikan tuntutan pidana dan proses hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang.
Sedangkan amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman atas tindak pidana tertentu melalui keputusan resmi negara.
Presiden Prabowo menegaskan, langkah ini sejalan dengan misinya untuk merekatkan kembali persatuan bangsa menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
“Kunci Indonesia maju adalah pemimpin dan elite-nya rukun, kompak, dan bersatu,” ujar Prabowo, sejalan dengan pesan sejarah yang pernah disampaikan Proklamator Bung Karno.
Menurut Haris Rusly Moti, eksponen Gerakan Mahasiswa 1998, rekonsiliasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat sejarah panjang polarisasi politik Indonesia, mulai dari pertentangan Orde Lama dan Orde Baru, hingga perpecahan yang lahir di era reformasi.
Pemilihan presiden langsung dalam dua dekade terakhir juga kerap meninggalkan retakan di antara para tokoh politik utama.
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan Prabowo untuk membangun kembali silaturahmi politik.
Di antaranya, kunjungan ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jakarta dan Bali, silaturahmi dengan mantan Presiden Joko Widodo di Solo, serta tampil bersama tokoh-tokoh partai politik lintas kubu dalam berbagai acara publik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pemberian abolisi dan amnesti ini murni untuk merajut persaudaraan nasional pasca Pilpres 2024, tanpa motif politik untuk menguntungkan pihak tertentu.
“Ini demi mengakhiri polarisasi sosial dan politik yang telah lama membelah bangsa,” ujarnya.
Haris menekankan, rekonsiliasi antar-elite politik akan berdampak langsung pada kerukunan masyarakat. Menghadapi tantangan geopolitik, pelemahan ekonomi, dan program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, persatuan menjadi modal utama.
Ia juga mengapresiasi sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memilih menjadi penyeimbang kritis namun konstruktif terhadap pemerintah.
Langkah Prabowo ini diharapkan mampu menutup lembaran kelam perpecahan politik, dan membuka jalan bagi Indonesia untuk memasuki era baru persatuan nasional di usia kemerdekaan yang ke-80.(*red/UR)
Oleh Haris Rusly Moti, Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998
