Palembang —Updaterakyat.com Dinamika publik atas rencana pengadaan mobil dinas dan pakaian dinas pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026 kian mengemuka.
Namun di tengah riuh persepsi yang berkembang, Anggota DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah, mengajak masyarakat untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional—tidak sekadar melihat angka, tetapi memahami mekanisme di baliknya.
Menurut Chairul, angka Rp4,94 miliar untuk kendaraan dinas serta Rp3 miliar untuk pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang beredar di ruang publik sejatinya bukanlah angka final yang pasti dibelanjakan. Ia menekankan, nilai tersebut masih berupa pagu anggaran—batas maksimal dalam perencanaan keuangan daerah.
“Dalam praktiknya, realisasi anggaran sangat mungkin berada jauh di bawah pagu. Sistem pengadaan justru mendorong efisiensi, bukan pemborosan,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Dalam logika pengelolaan fiskal, lanjutnya, setiap selisih dari hasil efisiensi tidak serta-merta dialihkan, melainkan kembali ke kas daerah sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Di titik inilah, Chairul melihat pentingnya literasi publik terhadap siklus anggaran—bahwa transparansi sejak tahap perencanaan kerap disalahartikan sebagai keputusan akhir.
Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian opini yang terburu-buru menarik kesimpulan. Padahal, menurutnya, pengadaan tersebut tetap berpijak pada kebutuhan operasional pemerintahan yang memiliki cakupan wilayah luas dan kompleks seperti Sumatera Selatan.
Dengan bentang wilayah yang mencakup 17 kabupaten/kota, mobilitas kepala daerah bukan sekadar simbol, melainkan instrumen kerja. Dalam kondisi tertentu, kendaraan operasional yang prima menjadi faktor penting dalam memastikan kehadiran pemerintah secara cepat dan efektif di tengah masyarakat.
“Kalau kendaraan lama justru membebani biaya perawatan, maka pengadaan baru bisa menjadi langkah rasional untuk efisiensi jangka panjang,” jelas politisi Partai Demokrat itu.
Hal serupa juga disampaikannya terkait anggaran pakaian dinas. Dalam perspektif protokoler, menurut Chairul, penampilan kepala daerah bukan sekadar estetika, melainkan representasi resmi daerah di berbagai forum, baik nasional maupun internasional.
“Gubernur adalah wajah daerah. Standar penampilan dalam agenda kenegaraan memiliki dimensi citra yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
Di sisi lain, Chairul turut menanggapi sorotan publik terkait penggunaan helikopter oleh gubernur dalam sejumlah agenda. Ia menilai, penggunaan moda transportasi tersebut bersifat situasional dan berbasis urgensi, terutama ketika agenda pemerintahan berlangsung dalam waktu berdekatan di lokasi yang berjauhan.
Ia membandingkan kondisi geografis Sumatera Selatan dengan wilayah di Pulau Jawa yang relatif lebih terjangkau. Di Sumsel, jarak antar daerah bisa mencapai ratusan kilometer dengan waktu tempuh hingga delapan jam perjalanan darat.
Dalam situasi di mana kepala daerah harus menghadiri dua agenda penting dalam satu hari di kota berbeda—seperti Lubuklinggau dan Prabumulih—pilihan transportasi udara menjadi pertimbangan rasional, bukan kemewahan.
“Ini soal efektivitas waktu dan tanggung jawab jabatan. Tidak semua hal bisa dilihat dari asumsi negatif. Perlu logika yang utuh dalam menilai,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi legislatif, Chairul memastikan DPRD tetap menjalankan pengawasan secara ketat terhadap setiap proses pengadaan. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar.
Namun lebih dari itu, ia menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan anggaran tetap harus ditempatkan dalam kerangka besar: bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Di tengah perdebatan yang menghangat, pesan yang ia titipkan sederhana namun mendasar—bahwa dalam menilai kebijakan publik, kebijaksanaan seringkali lahir dari pemahaman, bukan sekadar reaksi. (Adi)
